Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM, Dipakai Beli Aset Hingga ‘Operasional’ BPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan uang hasil korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diduga diimanfaatkan untuk kebutuhan operasional khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga membeli aset.
Nilai Tukin: Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tukin di kementerian tersebut, bernilai hingga puluhan miliar Rupiah.
Pemanfaatannya, kata dia diduga digunakan terkait pemenuhan proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Termasuk dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK,” kata Ali seperti diberitakan Antara, Senin (27/3/2023).
KPK Dalami Aliran Uang: Meski demikian, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana uang hasil korupsi tersebut digunakan dalam proses pemeriksaan.
Ia mengungkapkan penyidik KPK saat ini tengah mendalami kemana aliran uang hasil korupsi serta dugaan digunakan untuk keperluan pribadi dan pembelian aset.
“Semua masih kami dalami ya informasi itu, fakta-fakta itu kemana saja uang yang diduga hasil pemotongan tukin dari para pegawai di Kementerian ESDM,” ujarnya.
Tersangka: Lebih lanjut, Ali mengungkapkan penyidik KPK telah menetapkan lebih dari satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Adapun saat ini, KPK belum bersedia untuk mengumumkan nama maupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu.
KPK, kata dia mengharapkan semua pihak yang dipanggil baik sebagai tersangka dan saksi bersikap kooperatif untuk hadir serta memberikan keterangan dengan jujur terkait kasus tersebut.
Penggeledahan: Terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK dikabarkan telah menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) di Tebet, Jakarta Selatan, pada Senin siang.
“Daftar tersangka, uraian konstruksi dugaan pidana, dan pasal yang disangkakan akan disampaikan kepada publik setelah pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik dinilai telah lengkap,” katanya.
