Isu Terkini

Charta Politika: Publik Nilai Kasus Sambo Tidak Transparan

Yopi Makdori — Asumsi.co

featured image
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww

Mayoritas publik menilai pengungkapan kasus penembakan terhadap Brigadir J yang didalangi mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dianggap tidak transparan. Hal itu terungkap dalam temuan survei lembaga survei Charta Politika, Kamis (22/9/2022).

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya atau Toto mengatakan, terdapat 91,4 persen responden yang mengetahui kasus polisi tembak polisi tersebut. Dari mereka yang mengetahui kasus itu, 62,4 persen di antaranya menganggap pengungkapan kasus dalam perkara itu tidak transparan.

“Saya pikir ini PR besar kita belum masuk ke pengadilan, bagaimana proses yang dilakukan polisi tidak boleh setengah-setengah. Sudah ada tekanan dari presiden bahkan secara langsung,” ujar Toto.

Sementara 32,4 persen lainnya menyatakan bahwa pengungkapan perkara itu sudah transparan. Sedangkan sisanya memilih untuk tidak menjawab, yakni 5,2 persen.

Percayai Kapolri: Dalam survei tersebut, Toto juga mengungkap temuan bahwa masih banyak publik yang mempercayai omongan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal penindakan tegas anggotanya yang terlibat dalam narkoba.

“Kabar baiknya masih ada 57,7 persen publik yang menyatakan ‘saya yakin’ dan 39,3 persen yang menyatakan saya tidak yakin. Apakah ini positif? Positif tapi ini beban, artinya mereka ikut mengawasi juga,” katanya.

Metode: Survei Charta Politika dilakukan pada tanggal 6 – 13 September 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih 2,82 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga:

Akhir Karier Ferdy Sambo

Ferdy Sambo Tetap Dipecat usai Banding Ditolak

Brigadir Frillyan Disanksi Demosi karena Intimidasi Jurnalis di Rumah Sambo

Share: Charta Politika: Publik Nilai Kasus Sambo Tidak Transparan