Pengawasan global pada 2020 meningkat dibandingkan tahun
 sebelumnya. Pemerintah di berbagai negara meminta hampir 40% lebih banyak data
 pengguna dari Apple, Google, Facebook, dan Microsoft.
Pertumbuhan kejahatan online: Menurut laporan dari
 perusahaan privasi Surfshark, Amerika Serikat (AS) menduduki puncak daftar,
 dengan hampir dua juta permintaan data pengguna sejak 2013. AS meminta 469.000
 data pengguna pada 2022 saja. Ini mewakili lebih dari 585 akun pengguna per
 100.000 penduduk.
Disusul kemudian, Jerman dengan 489 permintaan per 100.000
 penduduk dan Inggris 486 permintaan per 100.000 penduduk.
“Pertumbuhan besar-besaran kejahatan online pada tahun
 2020 berjalan seiring dengan peningkatan permintaan data yang diterima
 perusahaan-perusahaan Teknologi Besar,” ujar peneliti utama Surfshark,
 Agneska Sablovskaja, dilansir dari Forbes.
Secara global, permintaan data pengguna untuk pengawasan
 pemerintah naik mengejutkan pada tahun pertama pandemi Covid-19. Ini dapat
 dikaitkan dengan segala sesuatu yang bergerak secara online, termasuk
 kejahatan.
Perusahaan beri data pengguna: Rerata perusahaan memenuhi
 70% permintaan data pengguna antara 2013 dan 2020. Apple mengungkap data
 pengguna tertinggi sejak 2016 atau 85% dari total permintaan.  Tingkat pengungkapan Facebook memuncak pada
 hampir 75% pada 2017, tetapi sekarang telah turun sedikit menjadi 73%. Tingkat
 pengungkapan Google mencapai 76% pada tahun 2020. Sedangkan Microsoft memenuhi
 permintaan data pengguna paling sedikit dari keempat perusahaan tersebut selama
 delapan tahun terakhir.
Dalam laporan transparansinya – yang tidak ditampilkan dalam
 laporan Surfshark –, Twitter mengaku mengalami jumlah permintaan data
 pemerintah tertinggi antara 1 Juli 2021 dan 31 Desember 2021.
Kebebasan pers: Surfshark memperingatkan tren yang
 mengkhawatirkan terhadap upaya untuk membatasi kebebasan pers global (khususnya
 di India, Turki, Rusia, dan Pakistan), dengan peningkatan tuntutan hukum
 pemerintah yang menargetkan jurnalis. Serta, peningkatan jumlah tuntutan hukum
 secara keseluruhan pada akun pengguna.
“Pembaruan ini datang pada saat permintaan pemerintah
 untuk informasi akun dan penghapusan konten terus mencapai rekor baru, termasuk
 tuntutan untuk mengungkapkan identitas pemilik akun anonim. Inilah sebabnya
 kami terus menganjurkan transparansi yang lebih besar dari pemerintah sendiri
 tentang bagaimana kekuatan ini digunakan,” demikian keterangan tertulis
 Surfshark.
Baca Juga