3 Beban Berat Golkar di Tahun Politik Usai Idrus Marham Mundur

Mundurnya Idrus Marham dari jabatan Menteri Sosial dan struktur kepengurusan Partai Golkar pada Jumat, 24 Agustus, menyisakan beban berat pada partai berlambang pohon beringin tersebut. Hari-hari terpanjang dan sulit akan dilalui Golkar di tahun politik ini.

Idrus sendiri memutuskan mundur sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi berusia 56 tahun itu diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pada proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Bahkan, Idrus sendiri sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Kini, demi menjaga marwah Golkar dan Presiden RI Joko Widodo, Idrus memilih mundur lebih awal.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sempat menyebut bahwa Idrus ingin fokus pada kasus hukum yang tengah menjeratnya itu. Makanya, selain mundur sebagai Mensos, Idrus juga mundur dari struktur kepengurusan partai.

Tentu mundurnya Idrus dari Golkar sendiri akan punya dampak kurang mengenakkan bagi partai yang kini dipimpin Airlangga tersebut. Terlebih, kasus yang menimpa Idrus tersebut terjadi setahun jelang Pemilihan Umum (Pemilu). Kira-kira situasi seperti apa yang akan dihadapi Golkar di tahun politik ini?

Baca Juga: Idrus Marham Mundur, Jokowi Tetap Didukung Golkar

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, yang sempat berbincang dengan Asumsi.co, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. ​​​​Berikut adalah hasil analisa terhadap situasi berat yang akan dihadapi Golkar pasca mundurnya Idrus Marham dari kursi Mensos dan kepengurusan Golkar.

Partai Golkar Bisa ‘Babak Belur’

Pasca Idrus mundur, Golkar tentu akan memikirkan bagaimana caranya untuk memulihkan citra partai yang sudah terlanjur tercoreng. Meski mundurnya Idrus sebelum ditetapkan KPK sebagai tersangka adalah langkah bagus, namun Golkar tetap saja akan mendapatkan konsekuensi dari situasi tersebut.

“Idrus mundur sebelum diumumkan sebagai tersangka, itu bagus sebenarnya. Namun, yang rugi tentu adalah Golkar sebagai partai yang dianggap masih banyak kader-kadernya tersangkut kasus-kasus korupsi,” kata Adi kepada Asumsi.co, Jumat, 24 Agustus.

“Apalagi belum lama ini kan ada Pak Setnov yang terjerat kasus korupsi. Bahwa sebelumnya yang kena kasus korupsi adalah ketum Golkar dan sekarang Sekjennya nyusul, kira-kira begitu”.

Jadi, lanjut Adi, stigma Golkar sebagai partai yang kadernya banyak tersangkut kasus korupsi, bakal semakin susah untuk dihilangkan.

Adi mengatakan bahwa ujian berat akan dihadapi Golkar di tahun politik ini. Terutama, di saat Golkar sedang berusaha sekeras-kerasnya dalam membangun citra bagus sebagai partai anti korupsi, namun Idrus justru tersandung kasus hukum.

“Tentu ini jadi ujian yang sangat berat bagi Pak Airlangga Hartarto untuk mendongkrak elektabilitas Golkar, yang memang sempat stagnan gara-gara kasus korupsinya Setnov,” ujar Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Kan sebenarnya Golkar sendiri sudah reborn, sudah recovery tuh, iya kan, elektabilitasnya sempat naik melalui beberapa survei. Tapi, dengan munculnya kasus baru dari Idrus ini, sepertinya Golkar akan ‘babak belur’ karena konsentrasinya akan pecah pasti”.

Tiga Beban Berat Golkar di Tahun Politik

Ya, menurut Adi, Golkar akan sedikit kesulitan dalam membangun kembali citra mereka. Setidaknya ada tiga aspek dan beban berat yang harus dihadapi Golkar terutama jelang Pemilu 2019.

Di satu sisi, mereka harus memenangkan Jokowi, lalu di satu sisi yang lain Airlangga juga harus membangkitkan semangat Golkar biar tetap jadi pemenang di legislatif nanti.

Kemudian, satu sisi lainnya, ada situasi genting juga yang mau tak mau mengharuskan Airlangga dan Golkar untuk memperbaiki citra partai karena pak Idrus terkena kasus korupsi. Tiga aspek inilah yang benar-benar akan membebani Golkar.

Baca Juga: Idrus Marham Mundur, Pengamat: Elektabilitas Jokowi Tak Akan Goyang

“Ini yang kemudian menurut saya Golkar akan ‘babak belur’ di tahun politik ini. Konsentrasi mereka akan pecah menjadi tiga aspek tersebut, kira-kira seperti itu,” ujar Adi.

Popularitas Jokowi Dinilai Bakal Tetap Aman

Adi melanjutkan bahwa keputusan Idrus Marham mundur dari jabatan Mensos dan Golkar sebenarnya langkah bagus demi menyelamatkan citra Golkar dan Jokowi. Tentu hal itu akan berbeda jika Idrus justru mundur setelah diumumkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Nah, Idrus ini sepertinya berusaha untuk menyelamatkan dirinya terhadap kasus-kasus ini tanpa melibatkan pihak mana pun. Makanya ia mundur sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” kata Adi.

Lagi pula, lanjut Adi, kasus yang menjerat Idrus ini dinilai tak akan berpengaruh banyak terhadap popularitas dan elektabilitas Jokowi jelang Pilpres 2019. Apalagi, Jokowi terlihat betul tak ingin mencampuri kasus hukum menterinya itu.

“Pertama yang jelas itu artinya Jokowi ini tidak pernah mencampuri status hukum pembantunya ya. Idrus Marham mundur dengan inisiatif sendiri dan itu adalah itikad baiknya karena akan fokus pada proses hukum yang sedang membelitnya.”

Bagi Adi, langkah mundur Idrus dinilai bagus dalam upaya penegakan supremasi hukum. Terlebih Jokowi memang tak pandang bulu dan tak ingin menutup-nutupi kasus hukum yang ada di pemerintahannya.

“Tapi kredit poinnya adalah bahwa Jokowi tidak pandang bulu, jadi kalau memang ada yang bersalah ya harus legowo untuk menghadapi kasus hukum”.

“Yang jelas, Idrus ini memang sudah selayaknya mundur dari Mensos dan Golkar, setidaknya untuk mengurangi beban citra buruk Golkar dan Pak Jokowi. Ini juga untuk mengantisipasi blunder isu-isu negatif yang akan mendistorsi dan merusak citra Pak Jokowi dan Golkar”.

Seperti diketahui, bersamaan dengan mundurnya Idrus Marham, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menunjuk Kahar Muzakir sebagai Koordinator bidang Kelembagaan Partai Golkar menggantikan Idrus. Kahar saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR.

Selain itu, kursi kosong yang ditinggalkan Idrus sebagai Mensos pun langsung diisi oleh politisi Golkar lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK). Jabatan baru itu diemban AGK lewat prosesi pelantikan yang dipimpin langsung Presiden Jokowi, Jumat, 24 Agustus sore, di Istana Negara, Jakarta.