10 Januari 1973: Partai Orde Lama Berbaur Jadi PDI Saat Orde Baru

Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) merupakan salah satu partai tertua di Indonesia. Organisasi politik yang memiliki warna khas merah ini didirikan saat Indonesia dipimpin oleh Soeharto, yang dikenal sebagai pemimpin diktator. Di era itu, sejumlah partai dijadikan satu, tentunya agar jabatan Soeharto tak bisa lekang oleh banyaknya pesaing.

Gagasan penggabungan partai politik (partpol) untuk pertama kali dilontarkan Soeharto pada 7 Januari 1970 di depan pimpinan parpol. Pertemuan kedua, tepatnya pada 27 Februari 1970, Soeharto kembali mengumpulkan para pemimpin partai. Mereka di antaranya ada Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba. Pertemuan itu menjadi pembuktian bahwa Soeharto benar-benar ingin merampingkan partai yang ada di Indonesia.

“Sebelum tahun 1959, kita mengalami masa di mana jumlah partai terlalu banyak. Saya kira, sistem ‘satu partai’ bukan pilihan yang baik. Tetapi sebaliknya terlalu banyak partai-partai menyulitkan diri kita sendiri,” kata Soeharto pada pembukaan Kongres XII PNI, 11 April 1970 di Semarang.

PDI Terbentuk dari Berbagai Paksaan Pemerintah

Sempat tersiar kabar, jika sampai 11 Maret 1971 tak ada kesepakatan pengelompokan parpol, maka akan dibubarkan secara paksa. Di era Soeharto, memang sudah ada tiga partai yang benar-benar telah dibubarkan. Mereka yang sebelumnya ikut pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 terpaksa tak bisa lagi ikut serta. Tiga partai tersebut yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada 7 Maret 1970 bertempat di ruang kerja Wakil Ketua MPRS M. Siregar, lima tokoh parpol yang masih aktif kembali bertemu dan membicarakan tentang pengelompokan partai. Pertemuan berlanjut pada 9 Maret 1970 dengan agenda pokok, yaitu penyelesaian deklarasi atau pernyataan bersama. Hingga akhirnya, tim perumus berhasil membuat pernyataan bersama yang ditandatangani ketua parpol masing-masing.

Ketika itu PNI dipimpin oleh Hardi, Parkindo oleh M. Siregar, Partai Katolik oleh VB Da Costa, IPKI oleh Achmad Sukarmadidjaja, dan Murba oleh Sukarni. Pada 12 Maret 1970, mereka kembali melakukan pertemuan dengan Presiden Soeharto yang didampingi oleh Brigjen Sudjono Humardani dan Brigjen Sudharmono. Mereka pun menyetujui penggabungan partai.

Meski telah setuju, proses untuk mewujudukan penyatuan beragam partai itu mengalami banyak kendala. Serangkaian pertemuan untuk membahas nama, sifat, pengorganisasian dan program partai kerap berlangsung alot. Untuk nama sendiri, sempat muncul tiga usulan, yaitu Partai Demokrasi Pancasila, Partai Demokrasi Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Hingga akhirnya, hari ini, 10 Januari, PDI terbentuk atas persetujuan lima partai. Di tahun 1973, tepatnya pukul 24.00 WIB, lima parpol sepakat melebur menjadi satu dalam pertemuan di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73 Jakarta. Deklarasi pendirian PDI ditandatangani wakil kelima partai, yaitu MH Isnaeni dan Abdul Madjid dari PNI, A Wenas dan Sabam Sirait dari Parkindo, Beng Mang Rey Say dan FX Wignyosumarsono dari Partai Katolik, S. Murbantoko R.J. Pakan dari Partai Murba, dan Achmad Sukarmadidjaja, dan Drs M. Sadri dari IPKI.

Konflik Internal Partai Hingga Peristiwa Gambir Berdarah

Sebab pembentukan partai yang memiliki banyak campur tangan pemerintah, PDI tumbuh namun tak memiliki tujuan yang jelas. Setelah deklarasi penyatuan parpol, partai dengan logo banteng hitam itu tak henti-hentinya memiliki konflik internal. Musyawarah nasional perdana yang dilakukan pada 20-24 September 1973 misalnya, tak menghasilkan kesepaktan yang signifikan.

Saat Kongres PDI yang digelar pada 12-13 April 1976, PDI masih berada di bawah kuasa pemerintah. Di mana saat pemilihan Ketua Umum DPP PDI, Sanusi Hardjadinata terpilih secara aklamasi. Konflik internal terus berlanjut sampai dengan dilaksanakannya Kongres IV PDI di Medan.

Kongres itu dibuka oleh Presiden Soeharto dan acara sempat berjalan dengan lancar. Namun beberapa jam kemudian acara Kongres menjadi ricuh karena datang para demonstran. Acara tetap berlangsung sampai terpilihnya kembali Soerjadi secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Namun, belum sampai penyusunan kepengurusan suasana kembali ricuh karena demonstrasi yang dipimpin Jacob Nuwa Wea berhasil menerobos masuk ke arena Kongres.

Setelah gagalnya Kongres IV PDI di Medan, barulah muncul nama Megawati Soekarnoputri yang diusung warga PDI. Lagi-lagi pemerintah melakukan campur tangan dengan mencoba menghadang rencana tersebut. Warga PDI yang tetap setia mendukung Megawati berunjuk rasa besar-besaran pada 20 Juni 1996 yang berakhir bentrok dengan aparat dan dikenal dengan Peristiwa Gambir Berdarah.

“Kongres kontroversial ini memancing kemarahan pendukung dan simpatisan Megawati yang berujung bentrokan berdarah pada tanggal 20 Juni 1996, yang lebih dikenal dengan peristiwa Gambir, dan penyerbuan kantor DPP PDI yang diduduki massa Mega pada tanggal 27 Juli 1996,” demikian seperti ditulis dalam buku Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai.

Ketika itu, Megawati juga dilarang ikut menjadi peserta dalam Pemilu tahun 1997. Namun, setelah Presiden Soeharto lengser, PDI di bawah naungan Mega kembali berjaya, dan menyematkan kata ‘Perjuangan’ di dalam nama partainya hingga kini dikenal menjadi PDI-P.